Mengarahkan Petani ke Off Farm

Pemerintah berwacana untuk membatasi jumlah petani pemilik lahan (on farm) dan mengarahkan sebagian mereka agar masuk ke sektor pertanian off farm, terutama pengolahan. Upaya tersebut akan dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja di luar sektor pertanian, seperti industri dan pengolahan. Ini agar petani bisa memperoleh keuntungan yang lebih baik.

Wacana tersebut mengemuka dalam rapat tim penyusun Rencana Jangka Panjang Pembangunan Pertanian (RJPPP) 2013-2045 di Jakarta, pekan lalu.

Rencana pembatasan jumlah petani on farm itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebab, dengan penguasaan lahan petani Indonesia yang rata-rata kurang dari 0,5 hektare, sangat sulit bagi mereka untuk sejahtera.  Di negara lain seperti Thailand, hanya seorang dalam satu keluarga yang meneruskan pertanian di on fram dan sisanya bekerja di sektor hilir atau off farm.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani di Indonesia mencapai 44% dari total angkatan kerja di Indonesia, atau sekitar 46,7 juta jiwa. Lebih dari separuhnya merupakan  petani gurem dan buruh tani dengan kepemilikan lahan di bawah 0,5 hektare atau mencapai 38 juta keluarga tani.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani memang perlu didukung. Apalagi, data BPS menunjukkan sebagian besar penduduk miskin di Indonesia berada di pedesaan dengan  pekerjaan seperti petani dan nelayan.

Namun, untuk memindahkan petani on farm ke sektor off farm bukanlah hal mudah. Agar tranformasi dari on farm ke off farm bisa berjalan mulus, terlebih dahulu dibutuhkan orang-orang yang mempunyai keahlian.

Ini tantangan besar yang harus dipecahkan oleh pemerintah karena industrialisasi pertanian membutuhkan keahlian yang belum bisa langsung dipenuhi oleh para petani. Apalagi, data statistik menyebutkan 70%-80% petani di Indonesia hanya lulusan SD, bahkan ada yang tidak sekolah.

Selain itu, pengerahan petani on farm ke off farm atau istilahnya industrialisasi pertanian  juga berpotensi mengganggu target swasembada baham pangan Indonesia.

Bila petani dikerahkan ke  sektor hulu atau industri, pertanian akan kekurangan pekerja yang berakibat semakin rendahnya produktivitas sektor ini serta semakin mempercepat penyempitan lahan pertanian.

Karena itu, wacana pembatasan jumlah petani on farm perlu dikaji secara cermat agar  penyediaan bahan pangan dari dalam negeri terus meningkat dan diiringi pula oleh peningkatan kesejahteraan petani.

Kita berharap tim penyusun RJPPP yang saat ini sedang menyusun langkah-langkah untuk mengalihkan mata pencaharian para petani dapat menghasilkan terobosan yang tepat.

Tentang robby58

Robby Asti Pratama. SP Seorang Penyuluh THL TBPP Angkatan III Thn. 2009, bekerja di WKPP Aro, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi. "Hidup adalah perjalanan panjang menuju kemuliaan, kemuliaan adalah memberikan manfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Tak perlulah melihat sejauh mana perjalanan yang telah dan akan ditempuh..."
Pos ini dipublikasikan di Berita. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s